JAKARTA-Wali Kota Lubuklinggau, H. SN Prana Putra Sohe, bersama sejumlah pejabat dilingkungan Pemkot Lubuklinggau menghadiri acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( APEKSI ) di Istana Negara kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi menerangkan bahwa para wali kota harus mampu mengendalikan laju penyebaran virus Covid-19.
Selain itu lanjut Presiden, perlu manajemen persiapan untuk percepatan vaksinasi. Ini yang baru dimulai sejak 13 Januari yang lalu (vaksinasi untuk) nakes, tapi mulai minggu depan ini sudah mulai masuk ke pelayan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat.
Masyarakat mungkin bisa dilakukan untuk yang interaksinya tinggi, mobilitasnya tinggi harus didahulukan, misalnya pasar, misalnya di sektor-sektor jasa yang padat interaksi yang interaksinya tinggi segera lakukan.
“Bukan orang per orang karena kita ingin melakukan vaksinasi itu klaster, memagari, sehingga tercapai kekebalan komunal, tercapai herd immunity. Atau misalnya di kota ada mal ya sudah, para karyawan di mal langsung (divaksin) karena dia banyak sekali berhubungan dengan masyarakat,” terangnya.
Hal yang ketiga, adalah perbanyak program Padat Karya. Ini urusan dengan ekonomi. Program Padat Karya, agar ini bisa memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat.
Dan, satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat sekarang ini adalah belanja pemerintah, belanja APBN dan belanja APBD.
Masyarakat di bawah harus diberikan penghasilan yang seluas-luasnya, diberikan pekerjaan yang seluas-luasnya.
Banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota, saya kira banyak sekali. Perbaikan jalan kampung, lakukan dengan Padat Karya.
Perbaikan saluran air/pembersihan saluran air di kota, lakukan dengan Padat Karya. Perbaikan puskesmas, perbaikan Posyandu, lakukan dengan Padat Karya. Perbaikan sekolah, lakukan dengan Padat Karya.
Terakhir yang keempat, tetap lanjutkan terus pemberian bantuan sosial, terutama sembako kepada masyarakat lapisan bawah dan kelompok masyarakat bawah yang tidak bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari program Padat Karya, ini perlu dibantu dengan Bansos.(*)
