SIKAP, kebijakan dan tindakan pemerintah saat ini, dianggap perlu perubahan dan diperbaiki. Ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat, prioritas dan alokasi anggaran negara, seharusnya diarahkan, untuk meringankan penderitaan rakyat. Utamanya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya.
Demikian disuarakan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI Dapil Sumsel I dari Partai Demokrat, Hj Fifi Agustini yang mengutip pidato Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 14 Juli 2023 lalu, saat diwawancara Berita Lubuklinggau, Minggu 16 Juli 2023 sore.
Bu Fifi yang merupakan istri salah seorang putra daerah asli kelahiran Kota Lubuklinggau, H Akmaludin Mustofa ini menyebutkan, subsidi listrik untuk kalangan miskin, subsidi solar untuk nelayan, dan subsidi pupuk untuk petani, harusnya bisa lebih diperkuat dan tepat sasaran.
“Saat ini, memang ada pupuk subsidi, tapi petani mengeluhkan jumlahnya sangat sedikit. Petani seolah dipaksa, harus membeli pupuk non-subsidi di pasaran. Padahal, harganya berkali-kali lipat lebih mahal. Kemudian, harga jual hasil panen sering dipermainkan para tengkulak,” beber Bu Fifi.
Selain itu, dengan alokasi anggaran yang tepat, seharusnya juga dapat meningkatkan lapangan
pekerjaan untuk rakyat, termasuk generasi muda dan kaum perempuan. Angka pengangguran, lanjut ibu tiga anak ini, harus diturunkan.
“Cegah PHK besar-besaran. Demi keadilan, kontrol dan batasi tenaga kerja asing. Ketika terjadi krisis
ekonomi, semestinya pemerintah memberikan insentif fiskal dan keringanan pajak kepada dunia usaha, bukan sebaliknya digenjot,” tegasnya.
Kemudian, untuk menjaga daya beli masyarakat, yang menderita karena tekanan ekonomi, menurut Bu Fifi, perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program pro rakyat era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Program-program itu antara lain BLT/ BLSM, BPJS, Bantuan Lansia, Difabel dan Korban Bencana, PKH, Raskin, KUR, PNPM, dan lainnya.
Dengan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat tersebut, kita bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen, bahkan lebih,” jelasnya.
Oleh karena itu, sambungnya, akan lebih baik jika pemerintah lebih fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat, agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara juga akan meningkat.
“Dengan begitu, pengangguran dan kemiskinan akan berkurang. Salah satu faktor penting pendorong pertumbuhan ekonomi nasional itu
adalah investasi. Kita harus menggalakkan dan meningkatkan investasi, agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas. Untuk itu, iklim investasi harus terus diperbaiki, termasuk kepastian di bidang hukum dan birokrasi,” pungkasnya. (*)
