*Bila perlu cabut ijin sementara agar tidak dicontoh oleh perusahaan ritel lainnya
LUBUKLINGGAU,BLLG –Viralnya pemberitaan di jagat media online dan media sosial terkait salah satu Perusahaan ritel yang ada di kota Lubuklinggau mewajibkan setiap konsumen berbelanja minimal seratus rupiah, jika ingin membeli minyak goreng. Minggu (6/02/2022).
Seperti kita ketahui, langkah konkrit dari dua Legislatif yang bergerak cepat melakukan sidak ke Perusahaan ritel tersebut menuai apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat.
Salah satunya Ketua Forum Pemuda Linggau (FPL) Efran Ronaldi mengatakan FPL begitu mengapresiasi atas respon cepat dari anggota DPRD yang telah sidak langsung ke lokasi.
Aksi ini kami nilai sangat tepat, kerena kondisi masyarakat yang kini kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng. Bahkan harus rela antri berjam-jam demi untuk membeli 2 liter minyak goreng.
Tentunya hal ini, prihatin melihat kondisi seperti itu, namun sangat disayangkan sekali ketika masyarakat kesulitan mendapatkan minyak ada sebuah perusahaan ritel, membuat sebuah aturan yang jelas jelas, tidak berpedoman dengan UU perdagangan.
“Ketika barang langka sebuah perusahaan ritel tersebut, malah asyik bermain dengan sebuah sistem yang menguntungkan dirinya sendiri, tanpa memikirkan kesulitan masyarakat saat ini, padahal secara nasional mengetahui masyarakat kesulitan mencari minyak goreng”, ujarnya.
Lanjut Efran, bagaimana jika masyarakat tak memiliki uang sejumlah seratus ribu untuk berbelanja, hanya punya uang untuk membeli minyak, jangan seenak nya membuat aturan, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat, itu dzolim namanya.
Sambungnya, untuk itu Forum Pemuda Linggau(FPL) meminta untuk Disperindag kota Lubuklinggau dan Anggota DPRD kota Lubuklinggau, tindak tegas perusahaan ritel tersebut, bila perlu kasih teguran cabut ijin sementara, agar memberikan efek jera, agar tidak dicontoh untuk perusahaan-perusahan ritel lainnya.
Kami berharap para legislatif untuk terketuk hatinya untuk benar-benar berjuang untuk rakyat, jangan sampai aksi tersebut hanyalah teatrikal saja alias pencitraan. Masyarakat saat ini benar-benar butuh Wakil rakyat yang mewakili hati nurani rakyat, bukan sebuah Panggung drama, tutupnya. (Redaksi)
